PLOT TWIST WARIS: ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT KEWARGANEGARAAN DAN RELATIF AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL
Abstract
This study aims to conduct an in-depth analysis regarding the determination of the absolute and relative competence of courts in inheritance disputes involving international legal subjects and diverse religious beliefs outside the Islamic context. This study focuses on Decision Number 1124/Pdt. G/2025/PN Jkt. Sel, which involved heirs from Germany and Indonesia who had Catholic and Christian backgrounds. This dispute presents a legal challenge regarding how local courts maintain their authority over foreign individuals and multinational assets in the context of the plurality of inheritance law in Indonesia. The method adopted in this study is normative juridical with a statutory regulatory approach and case analysis related to court decision documents. Data were obtained through library research on primary legal materials such as the Civil Code and secondary materials in the form of relevant legal literature. The results of the study indicate that the absolute competence of the court in this dispute remains with the District Court even though it involves foreigners, because the religious identity of the non Muslim heir is a determining factor in the Indonesian legal context that overrides the issue of citizenship. Relatively speaking, differences in religious denomination (Catholic Christian) among heirs do not hinder inheritance rights within the religion-neutral framework of Western civil law (BW), where the jurisdiction where the assets are located (lex rei sitae) is the primary determining factor. Legal certainty is achieved through a mediation process established in the Acta Van Dading, which grants final enforcement power over the distribution of multinational assets in the form of shares in large companies and strategic properties. This agreement demonstrates the effectiveness of civil law in accommodating global diversity without overriding the principle of national legal sovereignty.
References
Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie (AB), Pasal 16 Tentang Lex Patriae Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia.
Azhari, M., & Dasopang, N. S. (2026). Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Beda Agama Bukan Penghalang dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata. 1(3).
Bagenda, C., Alberta, M., Quintarti, L., Musaddad, A. A., Anggi, C., Berutu, N., Ishak, A., Muchtar, S., & Penelitian, A. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia. Jurna Jurnal Kolaboratif Sains, 7(11), 4169–4175. https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6573
Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130 / Rechtreglement Buitengewesten (RBg), Pasal 154 Tentang Upaya Damai Dalam Sengketa Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 830 Tentang Pewarisan Terjadi Hanya Karena Kematian.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 837 Tentang Hak Warga Negara Indonesia Atas Harta Domestik Terhadap Warga Negara Asing.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Huruf C.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille Den Haag).
Selanno, J. M., Saptenno, M. J., & Bakarbessy, A. D. (2024). Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4(2), 208. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2143
Siregar, S., & Dasopang, N. (2026). Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam : Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia. 1(3).
Supriyadi, I., Inawati, A. N., & Ferdiansyah, A. A. (2020). Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan ? The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(2), 125–138. https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.151
Toyyibah, A. F., & Alifah, R. (2026). Pernikahan Beda Agama Dan Penyelesaian Hukum Pembagian Harta Waris. 2(1), 400–411.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille Den Haag).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Huruf C.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 830 Tentang Pewarisan Terjadi Hanya Karena Kematian.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 832 Tentang Golongan Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang (Ab Intestato).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 837 Tentang Hak Warga Negara Indonesia Atas Harta Domestik Terhadap Warga Negara Asing.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 1338 Tentang Kekuatan Mengikat Perjanjian (Pacta Sunt Servanda).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 1851 Tentang Pengertian Perdamaian (Dading).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 1858 Tentang Kekuatan Hukum Akta Perdamaian.
Hukum Acara Perdata
Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 118 Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan (Actor Sequitur Forum Rei).
Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130 / Rechtreglement Buitengewesten (RBg), Pasal 154 Tentang Upaya Damai Dalam Sengketa Perdata.
Rechtreglement Buitengewesten (RBg), Pasal 142 Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan.
Peraturan Peninggalan Kolonial
Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie (AB), Pasal 16 Tentang Lex Patriae Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia.
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto